SEJARAH
Awal Kemerdekaan (1945-1950)
Pada prakemerdekaan pendidikan bukan untuk
mencerdaskan kaum pribumi, melainkan lebih pada kepentingan kolonial
penjajah. Pada bagian ini, semangat menggeloraan ke-Indonesia-an begitu
kental sebagai bagian dari membangun identitas diri sebagai bangsa
merdeka. Karena itu tidaklah berlebihan jika instruksi menteri saat itu
pun berkait dengan upaya memompa semangat perjuangan dengan mewajibkan
bagi sekolah untuk mengibarkan sang merah putih setiap hari di halaman
sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga menghapuskan nyanyian
Jepang Kimigayo.
Organisasi kementerian yang saat itu masih bernama
Kementerian Pengajaran pun masih sangat sederhana. Tapi kesadaran untuk
menyiapkan kurikulum sudah dilakukan. Menteri Pengajaran yang pertama
dalam sejarah Republik Indonesia adalah Ki Hadjar Dewantara. Pada
Kabinet Syahrir I, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Mulia. Mr.
Mulia melakukan berbagai langkah seperti meneruskan kebijakan menteri
sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana
dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar.
Pada Kabinet Syahrir II, Menteri Pengajaran
dijabat Muhammad Sjafei sampai tanggal 2 Oktober 1946. Selanjutnya
Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Soewandi hingga 27 Juni 1947.
Pada era kepemimpinan Mr. Soewandi ini terbentuk Panitia Penyelidik
Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hadjar Dewantara. Panitia
ini bertujuan meletakkan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru.
Era Demokrasi Liberal (1951-1959)
Dapat dikatakan pada masa ini stabilitas politik
menjadi sesuatu yang langka, demikian halnya dengan program yang bisa
dijadikan tonggak, tidak bisa dideskripsikan dengan baik. Selama masa
demokrasi liberal, sekitar sembilan tahun, telah terjadi tujuh kali
pergantian kabinet. Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September
1950, menunjuk Dr. Bahder Johan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan
dan Kebudayaan (PP dan K). Mulai bulan April 1951 Kabinet Natsir
digantikan Kabinet Sukiman yang menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai
Menteri PP dan K. Selanjutnya Dr. Bahder Johan menjabat Menteri PP dan K
sekali lagi, kemudian digantikan Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki
Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono.
Pada periode ini, kebijakan pendidikan merupakan
kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Yang menonjol pada era
ini adalah lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan yaitu
UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950.
Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era
demokrasi parlementer, digantikan era demokrasi terpimpin. Di era
demokrasi terpimpin banyak ujian yang menimpa bangsa Indonesia.
Konfrontasi dengan Belanda dalam masalah Irian Barat, sampai peristiwa
G30S/PKI menjadi ujian berat bagi bangsa Indonesia.
Dalam Kabinet Kerja I, 10 Juli 1959 – 18 Februari
1960, status kementerian diubah menjadi menteri muda. Kementerian yang
mengurusi pendidikan dibagi menjadi tiga menteri muda. Menteri Muda
Bidang Sosial Kulturil dipegang Dr. Prijono, Menteri Muda PP dan K
dipegang Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat
dipegang Sujono.
Era Orde Baru (1966-1998)
Setelah Pemberontakan G30S/PKI berhasil
dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi
Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin
Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang pendidikan di era Orde Baru cukup
banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama
yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban
penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina
siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD,
kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan,
dan lain-lain. Pada era ini tepatnya tahun 1978 tahun ajaran baru
digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga
berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut.
Menteri pendidikan dan kebudayaan di era Orde Baru
antara lain Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr.
Faud Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto
Aris Munandar
Era Reformasi (1998-2011)
Setelah berjaya memenangkan enam kali Pemilu, Orde
Baru pada akhirnya sampai pada akhir perjalanannya. Pada tahun 1998
Indonesia diterpa krisis politik dan ekonomi. Demonstrasi besar-besaran
di tahun tersebut berhasil memaksa Presiden Soeharto meletakkan
jabatannya. Kabinet pertama di era reformasi adalah kabinet hasil Pemilu
1999 yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional
dengan menunjuk Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional.
Pada tahun 2001 MPR menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid dalam sidang
istimewa MPR dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Di
era pemerintahan Presiden Megawati, Mendiknas dijabat Prof. Drs. A.
Malik Fadjar, M.Sc.
Pemilihan Umum 2004 dan 2009 rakyat Indonesia
memilih presiden secara langsung. Pada dua pemilu tersebut Susilo
Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi presiden. Selama
kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mendiknas dijabat Prof.
Dr. Bambang Sudibyo, MBA. Dan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh. Pada tahun
2011 istilah departemen diganti menjadi kementerian dan pada tahun 2012
bidang pendidikan dan kebudayaan disatukan kembali menjadi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Kebijakan pendidikan di era reformasi antara lain
perubahan IKIP menjadi universitas, reformasi undang-undang pendidikan
dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ujian Nasional (UN),
sertifikasi guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
pendidikan karakter, dan lain-lain.
Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang
pendidikan dan kebudayaan dalam Pemerintahan untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Fungsi :
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
2. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
Fungsi :
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
2. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
VISI
Terselenggaranya
Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk Membentuk Insan
Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter Kuat
MISI-
Meningkatkan KETERSEDIAAN layanan pendidikan dan kebudayaan;
-
Memperluas KETERJANGKAUAN layanan pendidikan dan kebudayaan;
-
Meningkatkan KUALITAS layanan pendidikan dan kebudayaan;
-
Mewujudkan KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan;
-
Menjamin KEPASTIAN / KETERJAMINAN memperoleh layanan pendidikan;
-
MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.
Prosedur Permohonan Informasi
1. Layanan informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dikelola secara terpusat (satu pintu) oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat;2. Unit layanan informasi publik diselenggarakan di Gerai Informasi dan Media (GIM) Gd. C Lt.1, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, di bawah Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat;3. Permohonan informasi ke PPID Kemdikbud, dapat disampaikan secara langsung (datang langsung ke GIM) maupun melalui surat dan faks. Adapun “Formulir Permohonan Informasi” dapat diunduh melalui dokumen di bawah ini dan email ke pengaduan@kemdikbud.go.id ;4. Pemohon informasi wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku, sbb:a. Jika pemohon informasi mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan foto copy KTP;b. Jika pemohon informasi mengatasnamakan LSM, wajib menyertakan akte notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri;c. Jika pemohon informasi mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan akte pendirian perusahaan.5. Sesuai ketentuan UU KIP No. 14 tahun 2008, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.6. Jadwal pelayanan informasi:· Senin-Kamis : 09.00-12.00 WIB13.00-15.00 WIBIstirahat : 12.00-13.00 WIB· Jumat : 09.00-11.30 WIB13.30-15.00 WIBIstirahat : 11.30-13.30 WIB7. Pemhon informasi tidak di pungut biaya, jika adan dokumen yang harus di foto copy dan penggandaan CD dibebankan kepada pemohon informasi.
